Rektor UPR Gaungkan Seruan Kolaboratif Lingkungan Hidup dari Kalimantan: “Sains Harus Jadi Tulang Punggung Kebijakan Negara”

Jakarta – Seputarkalimantan.id

Isu krisis lingkungan hidup tak bisa lagi hanya jadi wacana. Di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, kolaborasi menjadi kunci. Itulah semangat yang bergema dalam Forum Rektor bertema “Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, Senin (28/7/2025) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan 39 perguruan tinggi negeri (PTN) dari seluruh Indonesia, dengan tujuan memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, media, dan masyarakat sebagai pilar pentahelix yang menentukan arah kebijakan lingkungan hidup nasional.

Salah satu suara penting datang dari Kalimantan. Rektor Universitas Palangka Raya (UPR), Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S, hadir langsung dan menyampaikan Rekomendasi Akademik Seruan Kolaboratif sebagai sumbangan pemikiran strategis dari wilayah yang menjadi jantung ekologi Nusantara.

“Kami tak datang hanya sebagai peserta. Kami datang membawa seruan dari tanah gambut dan hutan tropis yang terus terancam,” ujar Prof. Salampak, didampingi Kepala Unit Pengelolaan Lahan Gambut UPR, Dr. Ir. Adi Jaya, M.Si.

 

 

Tiga Strategi Kunci dari UPR untuk Indonesia

 

Prof. Salampak memaparkan tiga langkah strategis sebagai wujud nyata kolaborasi kampus dengan negara:

 

1. Pembentukan Gugus Tugas Kebijakan Sains

Gugus ini berisi pakar-pakar dari berbagai universitas, yang bertugas memberi masukan kebijakan berbasis sains kepada pemerintah pusat dan daerah. Termasuk mengevaluasi proyek strategis seperti food estate, yang berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan.

 

2. Pembangunan Platform Data Spasial Terintegrasi

UPR mengusulkan adanya platform bersama yang menyatukan data lingkungan dari seluruh Kalimantan di mulai dari RPPLH, ekoregion, hingga riset kampus. Tujuannya: satu peta, satu rujukan pembangunan, agar tak ada lagi konflik atau tumpang tindih tata ruang.

 

3. Program KKN Tematik Kolaboratif se-Kalimantan

Mahasiswa dari berbagai kampus akan diterjunkan dalam misi sosial-ekologis: restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, hingga edukasi pengelolaan sampah di desa-desa.

 

Menteri Lingkungan Hidup: “Kampus Adalah Mesin Ilmiah Negara”

Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI, menyambut hangat masukan para rektor. Ia menegaskan bahwa 80–90% kebijakan KLH disusun berdasarkan riset ilmiah.

“Saya tidak bisa bekerja dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,” tegas Menteri Hanif.

Ia juga mengumumkan rencana revitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) di seluruh kampus sebagai mitra aktif dalam penyusunan dokumen strategis lingkungan seperti RPPLH dan KLHS.

 

Catatan Redaksi :

Forum ini menjadi penanda bahwa perguruan tinggi bukan hanya menara gading, tapi benteng ilmiah yang harus aktif membela bumi. Dari Kalimantan, suara Prof. Salampak dan tim UPR menegaskan: Indonesia tak akan berhasil menjaga alamnya tanpa fondasi ilmu pengetahuan yang kokoh dan kolaborasi lintas batas.

 

(A1)

 

 

Sumber : Hms UPR