“4,6 Juta Hektare Lahan Gambut Kalteng Terancam Api, Pemerintah Pusat Kerahkan Strategi Perang”

Palangka Raya – Seputarkalimantan.id

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali membayangi Kalimantan Tengah saat puncak musim kemarau. Kamis (7/8/2025), Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng menjadi pusat konsolidasi kekuatan nasional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla 2025, bersama Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Gubernur H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng turut hadir. Rakor ini menegaskan bahwa perang melawan Karhutla tahun ini harus dilakukan terencana, kolaboratif, dan berbasis data.

“KLHK berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla,” tegas Menteri Hanif. Ia mengingatkan, Kalteng memiliki 4,67 juta hektare lahan gambut yang rawan terbakar, terbesar berada di Katingan, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.

Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, telah tercatat 1.317 hotspot dan 326 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 451 hektare lahan. Sebaran kebakaran mayoritas terjadi di lahan mineral, areal penggunaan lain, dan sebagian di lahan gambut dalam konsesi perusahaan.

BMKG memprediksi tingkat kemudahan terbakar akan melonjak pada 8–9 Agustus, terutama di wilayah selatan dan tengah Kalteng. Meski kemarau tahun ini bersifat normal, potensi kebakaran tetap tinggi.

Gubernur Agustiar mengingatkan agar semua pihak belajar dari bencana besar karhutla 2015 dan 2019. “Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” ujarnya.

Pemprov Kalteng juga mengandalkan Perda No. 1 Tahun 2020, yang memperbolehkan pembakaran terbatas maksimal 2 hektare/KK bagi masyarakat adat di bawah pengawasan ketat, sebagai kompromi antara kearifan lokal dan perlindungan lingkungan.

Dalam pemantauan udara menggunakan helikopter pada 5–7 Agustus, Gubernur bersama Forkopimda meninjau langsung kesiapan personel dan titik api di berbagai wilayah. Namun, ia mengakui keterbatasan peralatan dan meminta dukungan pemerintah pusat berupa tambahan helikopter, drone jarak jauh, pusat data terpadu, serta logistik udara.

Kepala BMKG Dwikorita menyebut peluang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalteng cukup besar, dengan potensi pertumbuhan awan hujan di atas 70%. Data KLHK menunjukkan sebagian titik pantau tinggi muka air tanah berada dalam kategori rawan hingga berbahaya, menegaskan urgensi pembasahan lahan gambut.

Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan. Menteri LHK dan Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan, mulai dari motor Karhutla, pompa jinjing, hingga alat pelindung diri untuk petugas lapangan.

(A1)