Warga Palangka Raya Resah Usai Pemangkasan Rp253 Miliar: “Kami yang Paling Merasakan Dampaknya”

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp253 miliar yang diumumkan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, langsung menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Warga mengaku resah, sebab kebijakan tersebut dinilai bakal membuat pembangunan infrastruktur semakin tersendat.

Tri, warga Palangka Raya, mengaku kecewa jika pembangunan kembali melambat.

“Kami sudah lama berharap pembangunan bisa lebih cepat. Kalau anggaran malah dipotong, entah kapan harapan itu bisa terwujud,” ucapnya kepada Seputarkalimantan.id , Minggu (28/9/2025)

Hal senada disampaikan Rahmad, seorang pedagang di pasar besar. Ia menilai masyarakat kecil akan tetap jadi korban setiap kali pembangunan tidak berjalan maksimal.

“Kalau anggaran berkurang, pasti yang terasa duluan ya kami di bawah ini. Padahal pajak tetap kami bayar, tapi pembangunan makin berat jalannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dewi, warga lain, hanya bisa berharap pemerintah segera mencari solusi.

“Kami tidak begitu paham soal teknis anggaran, tapi yang jelas pemangkasan sebesar itu pasti berdampak. Harapan kami, ada jalan keluar supaya pembangunan tetap berjalan,” katanya.

Kekhawatiran Nyata

Suara-suara warga ini mencerminkan keresahan nyata di lapangan. Bagi masyarakat, pemangkasan Rp253 miliar bukan sekadar angka, melainkan ancaman langsung terhadap kelanjutan pembangunan dan pelayanan dasar.

Sebelumnya, Wali Kota Palangka Raya telah menyatakan pemotongan anggaran dari pusat akan membuat pembangunan kota “sedikit tersendat”, meski layanan wajib seperti pendidikan dan kesehatan tetap aman. Kini, masyarakat hanya bisa menunggu langkah pemerintah dalam mengatasi keterbatasan dana yang menekan Palangka Raya.

(A1)