Wali Kota Palangka Raya Keluhkan Pemangkasan Anggaran, Pembangunan Terancam Tersendat

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Nada kecewa tak bisa disembunyikan dari wajah Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat menyampaikan kabar mengejutkan: anggaran pemerintah kota dipangkas Rp253 miliar oleh pemerintah pusat.

Dalam jumpa pers di kantor wali kota, Kamis siang (25/9/2025), Fairid dengan tegas menyebut kebijakan ini akan menimbulkan konsekuensi serius bagi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

“Imbas penurunan TKD dari pusat, pemerintah kota dipotong Rp253 miliar. Artinya, kami harus melakukan penyesuaian. Hal ini pasti berimbas pada pelayanan, termasuk infrastruktur,” ungkap Fairid dengan nada berat.

Fairid menegaskan, masyarakat perlu memahami kondisi ini. Selama ini, warga kerap meminta perbaikan jalan dan drainase, namun dengan pemangkasan sebesar itu, Pemko Palangka Raya tak bisa leluasa bergerak.

“Banyak yang minta jalan dan drainase diperbaiki, tapi inilah faktanya. Pemangkasan ini kebijakan dari pusat,” keluhnya.

Efisiensi dan Pajak Jadi Tumpuan

Menghadapi situasi pelik ini, Pemko Palangka Raya akan melakukan efisiensi ketat serta mengoptimalkan pemanfaatan aset. Pemerintah juga berencana mengejar program-program pusat untuk menutupi kekurangan, khususnya bidang infrastruktur.

Di sisi lain, Fairid menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci. Pajak-pajak yang tidak langsung membebani masyarakat akan digenjot, termasuk pajak reklame yang selama ini rendah realisasinya.

“Kami fokus dulu pada pajak-pajak yang tidak berimbas langsung ke masyarakat. Tapi kebutuhan kita banyak, artinya pajak harus kami maksimalkan. Pajak reklame segera kami sesuaikan aturannya,” jelasnya.

Ia pun mengimbau warga agar lebih taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, pajak tersebut akan kembali untuk pembangunan kota, meski dalam kondisi sulit sekalipun.

Layanan Wajib Aman, Tapi…

Saat ditanya mengenai layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, Fairid memastikan tidak akan terganggu karena sudah termasuk anggaran wajib. Namun, ia mengakui program lain terpaksa harus disesuaikan.

“Pendidikan dan kesehatan sudah dianggarkan karena itu wajib. Selain itu, ya memang ada penyesuaian,” katanya.

Fairid menutup pernyataannya dengan nada penuh harap. Ia meminta masyarakat maklum jika pembangunan tidak bisa berjalan maksimal akibat kebijakan pusat tersebut.

“Kami akan perjuangkan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat. Tapi mohon dimengerti, dengan adanya pemangkasan ini pembangunan akan sedikit tersendat,” ucapnya.

(A1)