Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya: Saatnya Bergerak Bersama, Bukan Sekadar Merancang

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Kemiskinan bukan sekadar angka dalam statistik. Ia adalah wajah-wajah yang lelah menunggu keadilan, suara-suara yang tak terdengar di sudut-sudut kota, dan langkah-langkah yang tertatih menjemput harapan. Kesadaran inilah yang menjadi ruh dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Senin (7/7/2025), di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota.

Rakor dibuka oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mewakili Wali Kota, dan dihadiri jajaran penting mulai dari Kepala BPS, Kepala Perangkat Daerah, Camat, perwakilan perbankan/BUMD, hingga Koordinator Puskesos. Semua berkumpul dengan satu tujuan: merumuskan langkah konkret dan kolaboratif untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Kemiskinan itu kompleks, tidak bisa ditangani sepihak. Ia menyangkut pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses terhadap pelayanan dasar. Maka penyelesaiannya pun harus melibatkan semua elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan sektor lainnya,” tegas Zaini.

Dalam paparannya, Zaini menegaskan bahwa negara, sebagaimana amanat Pasal 34 UUD 1945, berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun ia menekankan, amanat itu harus diterjemahkan lebih dari sekadar program tahunan melainkan menjadi gerakan bersama yang menyentuh realitas sosial di akar rumput.

Ia mendorong agar pendekatan pengentasan kemiskinan tidak bersifat seragam, tapi adaptif terhadap kondisi lokal, karakteristik wilayah, dan potensi ekonomi di sekitarnya. Dengan begitu, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang riil.

“Program-program kita jangan berhenti di atas kertas. Mereka harus turun ke tanah, menyentuh tangan-tangan yang butuh uluran, dan membuka jalan bagi mereka yang selama ini tertinggal dari arus pembangunan,” ucapnya lantang.

Zaini mengingatkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam merancang kebijakan yang terstruktur dan berdampak. Ia menilai, selama ini banyak program baik yang terhambat bukan karena kurangnya niat, melainkan karena koordinasi yang lemah dan pelaksanaan yang tidak konsisten.

“Penanggulangan kemiskinan harus menjadi gerakan lintas sektor dan lintas wilayah. Tidak boleh ada ego sektoral. Tidak boleh ada jalan sendiri-sendiri,” katanya.

Ia berharap Rakor ini tidak menjadi forum seremonial belaka, melainkan ruang strategis yang melahirkan keputusan-keputusan penting dengan satu parameter utama: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?

“Rencana itu baik. Tapi tindakan nyata adalah yang utama. Jangan berhenti di perencanaan. Kita punya tugas besar untuk mewujudkannya,” pungkasnya penuh harap.

(A1/mc)