BPS Palangka Raya: Di Balik Angka Kemiskinan, Ada Kehidupan yang Menunggu Perubahan

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Meskipun angka kemiskinan di Kota Palangka Raya tergolong rendah, tantangan di balik statistik itu masih sangat nyata. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2025, Senin (7/7/2025), di Ruang Peteng Karuhei II.

“Statistik yang kami rilis bukan sekadar angka. Di balik setiap persentase itu ada kehidupan nyata masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari kita semua,” ujar Amos, dengan suara yang menggugah ruang rapat.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya mencapai 10,7 ribu jiwa, atau 3,52 persen dari total penduduk. Meski menjadi salah satu angka terendah di Kalimantan Tengah, Amos menekankan bahwa angka rendah tidak berarti masalah telah selesai.

“Tantangannya kini bukan hanya soal angka, tapi soal kualitas hidup. Terutama terkait pendidikan dan keterampilan kerja,” katanya.

Amos mengungkapkan bahwa sekitar 54 persen penduduk miskin di Palangka Raya hanya berpendidikan lulusan SD dan SMP. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan mereka untuk mengakses pekerjaan layak dengan upah setara UMR.

“Persoalan kemiskinan ini multidimensi. Bukan hanya soal penghasilan, tapi juga menyangkut pendidikan, motivasi, akses, hingga pola pikir masyarakat,” tambahnya.

Banyak masyarakat miskin di Palangka Raya kesulitan masuk ke pasar kerja karena minimnya keahlian yang relevan. Amos bahkan menyinggung soal rendahnya motivasi dan semangat kerja sebagai hambatan non-teknis yang jarang disentuh kebijakan.

“Kita perlu menyasar peningkatan keterampilan dan perubahan mindset. Pemerintah harus hadir, dunia usaha pun harus ikut menjembatani,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar kebijakan. BPS, kata Amos, siap menjadi mitra strategis dalam menyediakan data dan analisis yang tajam untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

“Jangan merancang kebijakan berdasarkan asumsi. Data yang kami miliki harus menjadi pondasi dalam setiap perencanaan, agar kebijakan tidak salah sasaran,” tegasnya.

Amos mengajak seluruh elemen, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, untuk bersinergi. Menurutnya, kemiskinan tidak bisa dilawan sendiri-sendiri.

“Ini pekerjaan besar yang hanya bisa berhasil kalau semua sektor terlibat. Dari ruang rapat ini, mari kita bergerak menuju aksi nyata di lapangan,” pungkasnya.

(A1/Mc)