Berdesak-desakan di Bawah Terik Matahari, Warga Kelelahan saat Ambil Sembako di Acara Hari Bhayangkara ke-79

Palangka Raya – Seputarkalimantan.id

Ratusan warga terlihat memadati Lapangan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Selasa (1/7/2025) dalam rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-79. Salah satu agenda utama yakni pembagian bantuan sosial berupa paket sembako yang disediakan untuk masyarakat. Namun, pembagian bansos itu justru menyisakan cerita kurang menyenangkan bagi banyak warga.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean yang padat dan tidak tertib. Banyak warga harus berdesak-desakan untuk menyerahkan KTP terlebih dahulu agar bisa didata dan memperoleh kupon pengambilan sembako. Proses yang memakan waktu lama dan tanpa sistem antrean yang jelas membuat sebagian warga, terutama lansia dan ibu-ibu, kelelahan bahkan terlihat kehabisan tenaga di bawah terik matahari.

Seorang ibu paruh baya terlihat terduduk lemas di tepi selokan, menunggu giliran sambil memegangi air minum. Beberapa lainnya memilih berlindung di bawah pohon atau tenda, berharap bisa segera mendapat bantuan yang dijanjikan.

Salah satu petugas kepolisian yang sempat dimintai keterangan oleh wartawan Seputarkalimantan.id di lokasi menolak menjelaskan mekanisme pembagian sembako. Ia menyebut bahwa seluruh informasi teknis sudah diatur satu pintu melalui Humas Polda Kalteng.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Supriyanto anggota Humas Polda Kalteng menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti pihak mana yang membagikan kupon. “Kalau nggak salah ada petugasnya sendiri yang bagi kupon, bukan dari Dokkes,” katanya. Saat ditanya lebih lanjut soal teknis mekanisme pembagian kupon dan sembako, ia hanya menjawab, “Saya juga mencari info siapa yang bagian pembagian kupon, saya hanya dengan media.”

Belum ada klarifikasi resmi dari Polda Kalteng hingga berita ini diturunkan mengenai alasan teknis dibalik sistem antre dan pembagian yang membuat warga kesulitan. Meskipun niat mulia membagikan sembako patut diapresiasi, pelaksanaan di lapangan justru menyisakan catatan penting soal tata kelola kegiatan publik yang melibatkan massa besar.

(A1)