Angka Kemiskinan di Palangka Raya Rendah, Tapi Ketimpangan Masih Jadi PR Besar

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Di balik pencapaian membanggakan sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Tengah, tersimpan tantangan nyata yang tak bisa diabaikan: ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan pinggiran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,52 persen sekitar 10.700 jiwa dari total 310.110 penduduk. Meski terlihat rendah di atas kertas, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa angka tersebut bukan alasan untuk bersantai.

“Kita harus tetap waspada. Angka rendah tidak berarti tidak ada masalah. Kita masih punya PR besar, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan,” ujar Zaini saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya, Senin (7/7/2025).

Zaini mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Palangka Raya berada di kawasan pinggiran yang masih minim akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga lapangan kerja. Hal ini menandakan adanya kesenjangan manfaat pembangunan yang belum merata.

“Banyak dari mereka tinggal jauh dari pusat pelayanan, hidup dalam keterbatasan, dan nyaris tak terjangkau oleh program-program bantuan yang selama ini berjalan,” katanya.

Penyebab utama kondisi ini, menurutnya, antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan, akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan, dan minimnya peluang ekonomi di wilayah rural.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko Palangka Raya tengah memperkuat sinergi antarlembaga dan antarinstansi guna menciptakan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Program-program tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Tujuannya jelas: memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari arus pembangunan.

“Kita ingin pembangunan ini adil. Bukan hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di pusat kota, tapi juga oleh masyarakat yang hidup jauh di pinggiran,” tegas nya

Zaini juga menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Perlu ada partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan sektor swasta, agar setiap program yang diluncurkan bisa tepat sasaran dan berdampak nyata.

“Saya yakin, melalui kolaborasi yang kuat, kita bisa mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Jangan sampai ada warga Palangka Raya yang merasa ditinggalkan,” tutupnya.

(A1/mc)