Presiden RI Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih, Kalteng Catat 1.542 Unit Siap Beroperasi

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Sebuah langkah bersejarah terjadi hari ini, Senin (21/7/2025), ketika Presiden Republik Indonesia secara serentak meluncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Tengah, momen ini ditandai dengan peresmian Gedung Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal, Palangka Raya oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, yang dipusatkan di Jalan Mahir Mahar.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, menyampaikan bahwa di Bumi Tambun Bungai sendiri telah terbentuk sebanyak 1.542 Koperasi Merah Putih, tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Kalteng.

“Mulai hari ini, seluruh Koperasi Merah Putih resmi beroperasi secara serentak, termasuk di Kalimantan Tengah. Semuanya sudah memiliki badan hukum dan siap menjalankan fungsinya untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Rahmawati saat diwawancarai awak media sebelum acara peresmian dimulai.

Unit Usaha Beragam, Fokus pada Kebutuhan Rakyat

Setiap koperasi Merah Putih, lanjutnya, dirancang untuk memiliki beragam unit usaha strategis yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya:

Unit Simpan Pinjam

Gerai Buku

Penjualan Gas Elpiji

Logistik dan Pergudangan

Layanan keuangan hasil kerja sama dengan bank, seperti pengiriman uang dan transaksi lainnya

Pengawasan Ketat dan Kolaborasi Lintas Lembaga

Rahmawati menekankan bahwa pengawasan terhadap koperasi dilakukan secara berlapis. Selain oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan sejumlah OPD terkait, juga akan ada pengawasan dari lembaga keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia.

“Koperasi Merah Putih ini tidak hanya simbol semangat kemandirian ekonomi rakyat, tapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam membangun dari desa. Maka pengawasan akan dilakukan ketat agar koperasi ini benar-benar berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.

Sinergi dengan BUMN dan Potensi Daerah

Ke depan, Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah juga akan diarahkan untuk terlibat aktif dalam sektor-sektor unggulan daerah, seperti perkebunan dan pertambangan rakyat.

“Bapak Gubernur Agustiar Sabran akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar koperasi desa dapat terlibat dalam pengelolaan tambang rakyat secara legal dan berizin, agar manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat desa,” ucap Rahmawati.

Lebih jauh, ia menyebut sinergi antara koperasi dengan BUMN menjadi salah satu pilar penting pengembangan koperasi. “Lisensi dari pusat juga mendorong kolaborasi ini agar koperasi mendapat akses sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas,” tambahnya.

(A1)