Pemko Palangka Raya Genjot Percepatan Belanja, Semester I Dinilai Melambat

Palangka Raya – Seputarkalimantan.id

Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat belanja dan pengadaan barang/jasa, menyusul rendahnya realisasi anggaran pada Semester I Tahun Anggaran 2025.

Hal ini ditegaskan oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Gloriana Aden, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Ruang Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (15/7/2025).

“Sampai akhir Juni 2025, realisasi belanja kita menunjukkan deviasi cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Ini sudah jadi alarm. Harus ada percepatan, terutama pada kegiatan yang belum masuk kontrak,” tegas Gloriana.

Banyak Proyek Belum Tender, Dokumen Masih Mandek

Temuan TEPRA menunjukkan sejumlah kegiatan masih terhambat di tahap awal, mulai dari dokumen yang belum lengkap, kegiatan yang belum ditenderkan, hingga kontrak yang tertunda.

“Kalau tidak segera dikejar, Semester II akan terbebani secara berlebihan. Kita tidak bisa menunggu lagi,” ujarnya.

Menurut Gloriana, percepatan belanja harus dilakukan secara terencana dan terukur, dengan memperkuat perencanaan teknis, kelengkapan administrasi, dan kesiapan pelaksana di lapangan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan anggaran bukan hanya soal serapan, tapi tentang hadirnya manfaat nyata di tengah masyarakat.

Perangkat Daerah Diminta Susun Timeline Percepatan

Ia juga mendesak perangkat daerah agar menyusun timeline percepatan dan rutin melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan. Koordinasi lintas bidang dinilai penting agar pengendalian kegiatan bisa berjalan lebih efektif.

“Tidak bisa hanya pasif menunggu. Ini tanggung jawab bersama. Setiap OPD harus bergerak,” kata Gloriana.

Kolaborasi dan Komitmen Jadi Kunci Semester II

Di tengah tantangan yang ada, Gloriana optimistis jika semangat kolaboratif dan komitmen tiap perangkat daerah tetap dijaga, maka keterlambatan pada semester pertama masih bisa diperbaiki.

“Realisasi belanja bukan semata angka di laporan. Ini tentang memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke masyarakat dan menyentuh kebutuhan nyata mereka,” pungkasnya.

(A1/mc)