Menakar Ulang Integritas: Palangka Raya Serius Bangun Pemerintahan yang Bersih Lewat MCSP dan SPI

Palangka Raya — Seputarkalimantan.id

Di tengah gempuran isu-isu ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi, Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan satu langkah penting: berani mengukur diri, mengoreksi kekurangan, dan membangun sistem pencegahan korupsi yang berbasis data, bukan sekadar slogan.

Langkah ini terwujud dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pemenuhan Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2025, yang digelar di Aula Inspektorat Kota Palangka Raya pada 1 Juli 2025 lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Inspektur Kota Palangka Raya, Ir. Hambali, CGCAE, dan dihadiri oleh 17 perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), administrator MCSP, serta Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi Inspektorat.

MCSP: Lebih dari Sekadar Alat Ukur

Dengan pendekatan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), evaluasi ini bukan hanya soal angka. Ini adalah cara untuk membudayakan integritas, menciptakan kesadaran bahwa pencegahan korupsi bukan urusan aparat penegak hukum saja, tapi bagian dari etos kerja setiap ASN.

Dalam paparannya, Inspektur Hambali menegaskan:

“Kita ingin penilaian yang objektif, bukan berdasarkan praduga atau opini semata. Ini tentang memperbaiki dari dalam, bukan sekadar mempercantik laporan.”

Angka yang Bicara, Tapi Jujur

Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 mencatat skor 71,95% untuk Kota Palangka Raya. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi juga menjadi alarm bahwa masih ada celah yang harus dibenahi terutama dalam hal respons dan kesadaran integritas di lingkungan internal pemerintahan.

SPI tahun 2025 dijadwalkan berlangsung dari Juli hingga Oktober, dan seluruh OPD diminta aktif mensosialisasikan nya ke unit kerja masing-masing. Langkah ini penting agar hasil yang diperoleh nanti benar-benar mencerminkan kondisi riil dan bukan karena banyak pegawai abai atau tidak memahami pentingnya survei ini.

Target Lebih Tinggi, Komitmen Lebih Dalam

Tahun lalu, Palangka Raya mencatat skor IPKD 91,06, tertinggi di Kalimantan Tengah. Tapi capaian itu bukan alasan untuk berpuas diri. Justru jadi tantangan: bagaimana mempertahankan dan sekaligus meningkatkan nilai integritas ke tingkat yang lebih substansial.

Karena korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara, tapi juga tentang menunda layanan, menyembunyikan informasi, atau menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk yang lebih halus.

Birokrasi Bukan Mesin, Tapi Organisme Bernyawa

Langkah Inspektorat Kota Palangka Raya ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar tumpukan regulasi. Ia butuh kesadaran, butuh rasa malu, dan butuh keberanian untuk mengakui celah yang masih terbuka bahkan jika itu menyakitkan.

Rapat ini bukan hanya evaluasi administratif, tapi latihan jujur bersama: apakah kita memang siap mewujudkan pemerintahan yang bersih, atau hanya mengulang jargon?

Jika semua elemen pemerintahan kota bisa bergerak serentak, bukan tak mungkin Palangka Raya akan menjadi contoh nyata bahwa integritas bisa dibangun, dipelihara, dan diwariskan.

(A1/Red)