Tak Ingin Ada yang Tertinggal, Palangka Raya Dorong Pembangunan Merata hingga ke Pelosok

Palangka Raya – Seputarkalimantan.id

Di balik pencapaian gemilang menekan angka kemiskinan hingga menyentuh posisi kedua terendah di Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya menyadari bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang belum selesai: mewujudkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok.

Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota, Achmad Zaini, menegaskan bahwa arah pembangunan kota tidak boleh hanya bertumpu pada kawasan pusat perkotaan. Pemerataan harus menjadi ruh dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

“Pemko Palangka Raya harus terus bekerja keras agar tidak ada wilayah pinggiran yang tertinggal,” kata Zaini, Rabu (9/7/2025), dalam pernyataan yang sarat pesan keadilan sosial.

Meski hanya 3,52 persen penduduk Palangka Raya tercatat sebagai penduduk miskin angka yang lebih baik dibanding sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah namun Zaini mengingatkan bahwa kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah rural dan pinggiran.

Ketimpangan yang Masih Nyata

Kesenjangan pembangunan antara kawasan pusat dan pelosok tidak bisa dipungkiri. Di wilayah pinggiran, warga masih menghadapi tantangan klasik: akses pendidikan yang terbatas, layanan kesehatan yang sulit dijangkau, dan peluang ekonomi yang minim.

“Sebagian masyarakat yang kurang mampu berada di pelosok dengan segala keterbatasan. Ini adalah tantangan nyata yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.

Zaini menyebut, ketimpangan bukan hanya soal jarak geografis, tapi juga soal peluang yang tidak merata. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat melahirkan ketidakadilan yang semakin dalam di tengah masyarakat.

Strategi Pemerataan: Dari Infrastruktur hingga Pemberdayaan

Sebagai solusi, Pemko Palangka Raya tidak tinggal diam. Pemerintah terus membangun sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi pembangunan yang menyentuh akar permasalahan. Program-program pemberdayaan masyarakat digalakkan, dengan pendekatan holistik mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.

“Pembangunan berkelanjutan tidak boleh bersifat eksklusif. Semua warga, tanpa kecuali, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dan peluang,” tegas Zaini.

Pemko juga mendorong penguatan program perlindungan sosial serta kolaborasi antar-instansi, agar penanganan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat.

Mimpi Kota yang Merata dan Berkeadilan

Dengan sekitar 10,7 ribu jiwa penduduk miskin dari total 310,11 ribu penduduk, Palangka Raya memang telah berada di jalur positif. Namun, pemerintah tidak ingin berpuas diri. Targetnya jelas: menekan angka kemiskinan serendah mungkin dan memastikan tidak satu pun warga merasa ditinggalkan.

Pernyataan Wakil Wali Kota ini bukan sekadar pengulangan retorika pembangunan. Ia adalah seruan agar pembangunan tak lagi dilihat dari jumlah bangunan yang menjulang atau jalan yang mulus di pusat kota, melainkan dari senyum warga pelosok yang kini mulai punya harapan hidup yang lebih layak.

(A1/Red)