Wakil Wali Kota Palangka Raya: Tangani Kemiskinan Butuh Sinergi, Bukan Sekadar Wacana

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa kemiskinan adalah persoalan kompleks yang tak bisa diselesaikan secara sektoral, apalagi dengan pendekatan tunggal. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Zaini saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7/2025).

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha semua punya peran strategis yang harus dioptimalkan. Kolaborasi adalah satu-satunya jalan,” ujar Zaini.

Merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Zaini menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan wajib dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Ia menekankan perlunya memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal, baik di level vertikal antarinstansi maupun horizontal antarsektor.

“Bukan hanya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, tetapi juga dengan pihak swasta, akademisi, dan tokoh masyarakat. Tanpa itu, kita hanya akan jalan di tempat,” katanya.

Zaini juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, tidak semua kebijakan bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah karena karakter sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda.

“Solusi untuk kawasan pinggiran tentu berbeda dengan kawasan perkotaan. Itulah pentingnya pendekatan kontekstual dan berbasis data,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Zaini mengingatkan agar program pengentasan kemiskinan tidak terjebak dalam retorika tanpa realisasi. Ia mendorong setiap instansi terkait untuk bergerak cepat, adaptif, dan mengutamakan hasil nyata di lapangan.

“Masyarakat tidak butuh konsep panjang lebar kalau tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka hari ini. Yang dibutuhkan adalah solusi konkret, tepat sasaran, dan berdampak langsung,” tegasnya.

Zaini berharap Rapat Koordinasi ini tidak sekadar menjadi ajang formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat menjawab akar persoalan kemiskinan di Kota Palangka Raya.

“Kami ingin kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar kerja administratif, tapi bagian dari perjuangan sosial demi keadilan dan kesejahteraan,” pungkasnya.

(A1/Mc)