Kawal Inflasi dan Program 3 Juta Rumah, Pemko Palangka Raya Tegaskan Komitmen Lewat Rakor Nasional

PALANGKA RAYA – Seputarkalimantan.id

Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal kestabilan ekonomi dan mendukung program strategis nasional. Bertempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mewakili Wali Kota mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual, Senin (7/7/2025).

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini tidak hanya fokus pada isu pengendalian inflasi, namun juga membahas strategi pertumbuhan ekonomi dan evaluasi atas keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah.

“Rakor ini membahas upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menekan laju inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” terang Zaini usai mengikuti pertemuan tersebut.

Inflasi Tak Bisa Dibiarkan Liar

Dalam forum strategis ini, seluruh kepala daerah diajak untuk lebih responsif terhadap fluktuasi harga pangan, distribusi logistik, dan ketersediaan bahan pokok di daerah masing-masing. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dan taktis demi menekan gejolak harga yang dapat membebani masyarakat kecil.

Menurut Zaini, Pemerintah Kota Palangka Raya memandang serius persoalan inflasi sebagai isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, termasuk pengawasan pasar dan sinergi dengan pelaku distribusi, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga.

“Melalui kolaborasi yang kuat, Pemko Palangka Raya optimistis dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan,” tegasnya.

Perumahan untuk Rakyat, Bukan Sekadar Wacana

Di sisi lain, evaluasi dukungan terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah menjadi bagian penting dalam rakor kali ini. Program tersebut bertujuan menjawab kebutuhan perumahan rakyat dan menjadi bagian dari visi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan.

“Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis guna mendorong percepatan penyediaan perumahan rakyat. Komitmen daerah sangat dibutuhkan,” ucap Zaini menutup keterangannya.

(A1/Mc)